analisis filsafat

Post- EcoFeminism Sebagai Basis Hukum yang ber- Emansipasi

Terkadang budaya patriarki di Indonesia memandang semena-mena hak-hak asasi wanita, Asumsi ini tak luput dari historisnya yaitu menurut seorang pemikir wanita yang sangat prihatin atas hak-hak wanita yaitu Mary Wollstonecraft (1792) dalam bukunya A Vindication of Human Rights of Women, yang menyerang kaum wanita kepada pria sebagai hasil pengkondisian sosial yang telah berlangsung lama dan sebagai alasan yang digunakan kaum pria untuk membenarkan pengingkaran persamaan hak bagi kaum wanita [1].Menurut  Argumen J. S Mill (1869) dalam bukunya The Subjection of Women adalah kaum wanita akan merdeka jika seluruh perundang-undangan yang secara khusus melakukan diskriminasi kepada kaum wanita dicabut yang dengan demikian memberi kebebasan kepada kaum wanita  yang telah dinikmati oleh kaum laki-laki. Hal ini juga difokuskan atas hak-hak perekonomian wanita. Wanita berhak berkompetensi untuk menyambung kehidupannya, namun asumsi ini harus dikuatkan oleh factor pemerintahan selaku pengmbilan kebijakan (policy). Pemerintah harus menyetarakan seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi.

Seorang pemikir asal Jepang Mary Saso (1990) yang memberikan gambaran atas analisis gender dan tempat pekerjaan (perusahaan), yaitu: “ If women are to continue to work on equal terms with men, womens self awakening is required in such fields such as work morale and etnics”[2] . “ Jika wanita melanjutkan untuk bekerja dalam masa kesetaraan dengan laki-laki, para wanita sendiri membangun adalah mewajibkannya di dalam kesungguhan sebagai moral kerja dan etnis”. Dalam sejarahnya Negara Jepang juga seperti Indonesia, budaya patriarki yang mencolok dan terasa, tetapi mengapa hal ini dapat merubah paradigma laki-laki untuk lebih bisa menerima kesetaraan gender tanpa menghilangkan nilai-nilai moralitas dan kebudayaan.

Feminisme Dalam Pandangan Ekonomi

Sektor ekonomi menduduki posisi yang vital, mengingat krisis yang di derita Indonesia mempunyai dampak terbesar menurunnya kemampuan ekonomi atau dalam istilah lain meningkatnya tingkat kemiskinan, di mana dalam krisis disiyalir bukan saja terjadi “pemiskinan”, namun “pemiskinan terhadap perempuan” (feminization of proverty). Rekomendasi dari dunia Internasional kepada Indonesia, termasuk di dalamnya prioritas program yang diarahkan kepada Indonesia adalah penanggulangan kemiskinan. Rekomendasi kebijakan di sector ekonomi adalah melalui evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan upaya mengarus utamakan gender di setiap sektor ekonomi. Kajian yang telah dilakukan oleh BPHN-APHI-WSP II menunjukkan terdapat dua kebijakan Undang-Undang yang tidak sensitif dan tidak responsif gender, yaitu[3]:

–          UU No. 9/1995 tentang Usaha Kecil

–          UU No. 10/1994 tentang Pajak Penghasilan

–          UU No. 14/ 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja

–          UU No. 3/1992 tentang Jaminan sosial Tenaga Kerja

Dalam bidang kegiatan usaha yang makin hari makin tumbuh dan menampakkan variasi yang beraneka ragam, perlu kiranya dibedakan adanya wanita sebagai tenaga kerja yang mengisi kesempatan yang tersedia dan wanita sanggup menciptakan lapangan kerja bagi lingkungannya. Justru dalam bidang industri kecil dan industri rumah tangga ini kesempatan sangat banyak meskipun pengelolaannya sederhana, tetapi hasilnya yang cepat. Hal ini dipengaruhi dari faktor utama, yaitu faktor pendidikan yang maksimal seiring berkembangnya zaman, berikut data yang valid, Tenaga kerja perempuan menurut sektor ekonomi 1980-2004[4]

Sektor   1980   1985   1990 1995 2000 2004
Pertanian 57,8  % 53,6 % 48,1 % 43,8 % 46,7 % 44,6 %
Industri 9,0 % 12,2 % 14,7 % 16,0 % 15,0 % 14,2 %
Jasa 33,2 % 34,2 % 37,2 % 40,2 % 38,3 % 41,2 %
Total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Absolut 16.159.683jiwa

 

21.705.127jiwa

 

24.654.611Jiwa 27.715.947jiwa

 

34.398.667jiwa

 

33.140.525jiwa

 

Tenaga Kerja Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 1980-2004 (dlm persen)[5]

Tingkat Pendidikan 11980 1985 1990 1995 2000 2004
< SD 77,3 67,2 54,7 45,4 31,0 25,1
SD 15,5 22,2 28,0 30,9 38,3 39,1
SMP 2,7 4,1 6,4 8,5 12,8 16,2
SMA 4,0 5,9 9,5 11,9 13,7 15,6
Univ/Akadmi 0,5 0,6 1,4 3,3 4,3 4,0
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Absolut 16.159.683 jiwa 21.705.127 jiwa 24.645.611 jiwa 27.715.937 jiwa 34.398.667 jiwa 33.140.525 jiwa

Berdasarkan kedua tabel di atas terdapat bentuk perkembangan, yaitu perkembangan kuantitatif yang penting dalam kehidupan wanita. Hal ini  bukan hanya karena menunjukkan kesempatan-kesempatan yang semakin terbuka bagi wanita, laki-laki, tetapi juga karena penting artinya bagi analisis tentang makna perkembangan tersebut, baik bagi wanita, laki-laki maupun masyarakat secara garis besar. Peningkatan keterlibatan itu disebabkan oleh berbagai proses yang saling terkait, yang menyangkut pergeseran dalam diri wanita sendiri, dalam sistem nilai dan normatif, dan yang menyangkut perubahan-perubahan peranan kelembagaan[6]

Pembagian kerja secara seksual tidak hanya terjadi antara bidang domestik dan publik, tetapi dalam bidang publik pun terjadi segmentasi yang menempatkan wanita dan laki-laki pada segmen yang berbeda. Karena subordinasi dalam stratifikasi gender menunjukkan bentuk yang jelas dalam kehidupan ekonomi di mana wanita dan laki-laki pada  posisi subordinat terhadap laki-laki[7]

Self Employment dan Emasipasi Sistem Welfare State

Dalam bidang kegiatan usaha yang semakin hari, semakin tumbuh sehingga wanita dituntut mengikuti perkembangan zaman agar dapat survive (bertahan) dalam kehidupannya. Indikasinya adalah pendidikan kaum wanita pendidikan wanita seharusnya adalah pendidikan lengkap, lebih-lebih jika didasarkan atas asumsi bahwa ia mempunyai peranan rangkap. Sering ada anggapan bahwa gadis harus mengejar ilmu pengetahuan saja, tentang rumah tangga itu nanti saja, dengan sendirinya akan dikuasai ilmunya jika ia sudah menikah. Alangkah kelirunya anggapan tersebut. Dalam prakteknya seorang wanita yang tidak dibekali dengan pengetahuan mengendalikan rumah tangga itu akan tidak mampu untuk memanfaatkan secara efisien. Padahal kehidupan rumah tangganya juga bekerja, telah menjadi amat kompleks dalam terminologi “bekerja”. Wanita seharusnya mengerti masalah pendidikan anak-anak, mengerti dan kejiwaan sang suami dalam kondisi yang sudah berubah.

Pada umumnya disadari oleh para tenaga kerja wanita tidak dapat disia-siakan dalam proses pembangunan. Bagi negara yang mengejar pembangunan yang secepat-cepatnya adalah suatu keharusan bahwa kaum wanita mendapatkan pendidikan dan dapat dilibatkan dalam proses pembangunan. Maka dari itulah pemerintah wajib memberikan kesejahteraan tenaga kerja wanita atas hubungan timbal balik yang sangat signifikan Hal iniberhubungan erat dengan melalui badan hukum yang tertuang dalam undang-undang Pokok Tenaga Kerja, yaitu[8]

  1. Mereka yang bekerja di luar hubungan kerja (self-employed)
  2. Mereka yang bekerja di dalam hubungan kerja (di bawah perintah orang lain dan mendapat kerja

Self employed dapat dilakukan jika :

–          Di rumah sendiri. Misalkan memproduksi kue-kue, barang konveksi, berbagai kerajinan tangan untuk kemudian dijual.

–          Dilakukan di luar rumah. Misalnya wanita yang mempunyai modal  dapat membuka usaha sendiri membuka took, perusahaan, mendirikan sekolah, menerbitkan majalah, surat kabar,dll.

Bekerja di dalam hubungan kerja dengan mendasarkan legalitas hukum dari beraspek welfare state:

  1. Hak setiap tenaga kerja atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 3)
  2. Kebebasan untuk memilih dan atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya (pasal 4)
  3. Pembinaan perlindungan atas perlindungan kerja, kesehatan pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama (pasal 9)
  4. Hak untuk berserikat secara demokratis (pasal 11)
  5. Hak untuk mengadakan perjanjian perburuhan dengan pemberian kerja (pasal 12)
  6. Hak mogok, demonstrasi dan lock-out (pasal 13)
  7. Norma pemutusan hukuman kerja dan penyelesaian perselisihan perburuhan (pasal 14)
  8. Pertanggungan sosial dan bantuan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya (pasal 15)

 

 

Kesimpulan

Protektif (perlindungan) berfungsi sebagai reproduksi bagi tenaga kerja wanita, seperti pemberian isirahat haid, cuti melahirkan, atau gugur kandungan dan kecelakaan. Korektif- peningkatan kedudukan tenaga kerja wanita seperti larangan PHK bagi perempuan menikah, hamil dan melahirkan, menjamin tenaga kerja perempuan agar dilibatkan dalam penyusunan peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Non- Diskriminatif, tidak adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap tenaga kerja perempuan di tempat kerja.

Tugas kita selaku Personal, LSM/ OrMas, Gerakan Mahasiswa adalah memberi penyuluhan bersama kepada tenaga kerja perempuan dalam bidang pendidikan, dan mengkritisi kebijakan pemerintahan atas tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita, agar hak-haknya terpenuhi, dan dengan keadilan yang pasti.


Standar

3 thoughts on “Post- EcoFeminism Sebagai Basis Hukum yang ber- Emansipasi

    • yang penting kan walaupun budaya patriarki..yang penting adalah para wanita tidak dijajah hak asasinya oleh kaum laki-laki. Feminisme merupakan seruan untuk menyetarakan hak-hak asasi manusia..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s