Analisis Politik

NU Dan Gerakan Islam Dalam Kancah Perpolitikan

NU atau kepanjangan dari Nahdhatul Ulama pada mulanya adalah sebuah perisai dan tombak perlawanan dari umat muslim Indonesia di pulau jawa. Organisasi ini didirikan di Langitan, Surabaya pada tahun 1926 sebagai perluasan dari suatu komite hijaz yang dibangun dengan dua maksud, pertama, untuk mengimbangi komite Khilafah Islamiyah yang secara berangsur-angsur jatuh ke tangan golongan pembaharu, kedua untuk berserru kepada Ibnu Sa’ud, penguasa baru di tanah Arab, agar kebiasaan beragama secara tradisi dapat diteruskan (Deliar Noor:1994 pg 242). Dalam pandangan Ibnu Sa’ud, persiapan Kongres Kairo, dengan kemungkinan terpilihnya Raja Fu’ad Sebagai khalifah baru, merupakan ancaman atas posisi yang baru dimenangkannya di Hijaz. Karena itu, dia menyelenggarakan kongres tandingan di Mekkah selama Juni-Juli 1926, berpura-pura menyelenggarakan pembicaraan tentang haji tetapi dalam kenyataannya berusaha memperoleh legitimasi bagi kekuasaannya atas Hijaz. Kedua kongres yang hampir bersamaan itu menunjukkan adanya persaingan yang tidak terlalu tersembunyi untuk meraih kedudukan sebagai pemimpin seluruh umat Islam. Kedua panitia kongres tersebut dengan harap-harap cemas melakukan pendekatan agar seluruh dunia Islam bersedia ikut serta (http://jagadnu.blogspot.com/2007/06/sejarah-nu-02.html).

Ketika perang dunia pertama berakhir, umat muslim Indonesia tertarik akan guncangnya Kerajaan Turki, yang dipandang oleh Mustafa Kemal Attaturk sebagai sistem monarki absolut, akhirnya hancur dan digantikan dengan sistem nasionalisme pada tahun 1922. Dari situlah masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat nahdiyyin prihatin dan mencoba meng- khittohkan paradigma Islam sebagai agama melalui teokrasi atau sebuah ajaran religious.

Pembentukan NU sebagai tempat untuk berafiliasi bersama organisasi-organisasi kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon Kebangkitan Nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatut Wathan (Kebangkitan Tanah Air) 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatut Tujjar, (Pergerakan Kaum Sudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagi kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) (http://www.nujatim.org/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=53). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy’ari sebagi Rais Akbar. Untuk menegaskan prisip dasar orgasnisai ini, maka KH. Hasyim Asy’ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I’tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU , yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik yang bermahzab Imam Syafi’i.

Ada tiga orang tokoh ulama yang memainkan peran sangat penting dalam proses pendirian Jamiyyah Nahdlatul Ulama (NU) yaitu Kiai Wahab Chasbullah (Surabaya asal Jombang), Kiai Hasyim Asy’ari (Jombang) dan Kiai Cholil (Bangkalan). Mujammil Qomar, penulis buku “NU Liberal: Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam”, melukiskan peran ketiganya sebagai berikut Kiai Wahab sebagai pencetus ide, Kiai Hasyim sebagai pemegang kunci, dan Kiai Cholil sebagai penentu berdirinya.

Tentu selain dari ketiga tokoh ulama tersebut , masih ada beberapa tokoh lainnya yang turut memainkan peran penting. Sebut saja KH. Nawawie Noerhasan dari Pondok Pesantren Sidogiri. Setelah meminta restu kepada Kiai Hasyim seputar rencana pendirian Jamiyyah. Kiai Wahab oleh Kiai Hasyim diminta untuk menemui Kiai Nawawie. Atas petunjuk dari Kiai Hasyim pula, Kiai Ridhwan-yang diberi tugas oleh Kiai Hasyim untuk membuat lambang NU- juga menemui Kiai Nawawie. Tulisan ini mencoba mendiskripsikan peran Kiai Wahab, Kiai Hasyim, Kiai Cholil dan tokoh-tokoh ulama lainnya dalam proses berdirinya NU (http://pesantren.or.id.29.masterwebnet.com/ppssnh.malang/cgibin/content.cgi/artikel/kilas_sejarah_pendirian_nu.single).

Dalam kancah perpolitikan di Indonesia, apalagi dengan masa kolonialisme Jepang, Dalam periode momen ini didirikan Masyumi sebagai taring organisasi umat Islam yang lebih bergerak di bidang politik. Selanjutnya Masyumi menjadi bagian dari pemerintahan Jepang dan mengatur urusan-urasan agama, yang pada saat itu Masyumi diketuai oleh K.H Hasyim Asy’ari. Walaupun NU menjadi oragnisasi masyarakat Islam Indonesia yang mempunyai basis massa riil dan kongkrit yang hal ini dibuktikan pada pemilu tahun 1955 NU menjadi pemenang yang ketiga dari empat besar setelah PNI dan Masyumi (Ahmad Baso, Jawa Pos 28 November 2004, Titik, Jonaedi: 2008, pg 44)

Kekuatan basis politik Islam terpilah menjadi dua kelompok, yakni Masyumi termasuk dalam kelompok yang menolak dan mendukung demokrasi terpimpin, yaitu NU, PSII, dan Perti yang bergabung dalam Liga Muslimin. Di dalam tokoh-tokoh NU juga ada yang menentang demokrasi terpimpin akan tetapi jumlahnya relatif sedikit (Titik, Jonaedi: 2008, pg 45). Hingga jatuhnya Rezim Soekarno dan digantikan oleh Soeharto, pada saat itu partai politik difusi menjadi 3 partai sesuai dengan ideology masing-masing. Pada akhirnya NU bergabung dengan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) sebagai basis politik. Terjadi konflik internal di tubuh PPP, antara  NU dan MI sulit untuk dielakkan karena power sharing yang dilakukan kurang memuaskan kalangan NU yang memiliki jumlah massa paling banyak. Hal ini terbukti dengan perolehan suara PPP pada pemilu 1977 meskipun meningkat dari 27,11% menjadi 29,29 % (bertambah 5 kursi di DPR) yang menjadi jatah NU diberikan pada golongan Islam yang lainnya (.Titik, Jonaedi: 2008, pg 49).

Itulah sebabnya NU keluar dari PPP, dan mengkhittohkan diri untuk kembali berdakwah di pesantren-pesantren. Hingga reformasi pun aspirasi NU diabaikan oleh pemerintah, hingga akhirnya NU membentuk partai, yang bernama Partai kebangkitan Bangsa (PKB), yang ketika itu K.H  Abdurachman Wahid (Gus Dur) menjadi Dewan Syuro PKB. PKB yang dinilai memiki tempat naungan warga nahdiyyin ternyata malah terjadi perpecahan dalam hal ini sistem feodal terlihat dalam partai ini dewan syuro juga bertempat sebagai dewan mustasyar sehingga sistem birokrasi partai ini tumpang tindih, dan banyak pemecatan-pemecatan para Deklarator PKB, seperti almarhum K.H Mathori Abdul Djalil. Sebagai dengan terjadi konflik internal ini membuat gerah para deklarator PKB yang pada akhirnya membentuk  PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama) yang diketuai oleh Cak Anam ( Choirul Anam) sebagai basis aspirasi warga nahdiyyin. Kita tunggu saja bulan Januari 2010 dalam Muktamar NU di Makassar, akah NU akan kembali pada khittohnya, atau ada strategi baru dalam memandang politik Islam.

Standar

One thought on “NU Dan Gerakan Islam Dalam Kancah Perpolitikan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s