Analisis Politik

Urgensi Pemerintahan Mesir

morsiPemberitaan jatuhnya rezim Muhammad Morsi di Mesir membuat ketidakstabilan nilai ekonomi Mesir. Dalam keadaan genting ini, militer mengambil alih konstitusi demi stabilitas keadaan tersebut. Morsi adalah sosok pemimpin yang disokong dari 2 poros partai, yaitu partai Ikhwanul Muslimin (Partai Kebebasan dan Keadilan) dan  Partai An-Nur (Partai Salafi).

Morsi terpilih menjadi presiden Mesir pada tahun 2012 setelah mendulang 51,73% suara. Tanggal 17 Mei 2013, para demonstran mulai menduduki lapangan Tahrir untuk menggulingkan Morsi dari kursi orang nomor satu di Mesir. Morsi tidak dianggap oleh demonstran (tamarrod) tidak menjalankan cita-cita revolusi Mubarak dan terlalu mendominasi kekuasaan, sehingga aksi ini didalangi oleh partai oposisi Mesir (Syarkul Awsaat, 18 Mei 2013). Pendukung Morsi menganggap bahwa Morsi membutuhkan waktu untuk mereformasikan struktur pemerintahan Mesir yang baru ditempuh selama satu tahun tersebut.

Tamarrod juga menganggap bahwa Morsi dan partai Ikhwanul Muslimin menyetujui nota kesepakatan pinjaman APBN kepada IMF sebesar 4,8 milliar dollar (Al-Ahram, 17 Mei 2013). Wajar, bila gerakan tamarrod menganggap Morsi melakukan kebijakan neo-liberalisme yang merugikan Mesir. Ditambah dengan orasi Morsi di Stadion Kairo untuk mendukung pelengseran Presiden Bassar As’ad dengan mengumandangkan jihad untuk kaum sunni. Tentu pengumandangan jihad fisik atas masukan Partai An-Nur (Salafi) kepada Front Nusra di Suriah. Hal ini yang menjadi tambahan kekecewaan demonstran, bahwa Morsi melakukan kebijakan sektarian, apalagi pra gerakan tamarrod di Mesir terjadi pertumpahan darah antara warga sunni dan syiah.

Dewan Pertahanan Mesir, Abdel Fattah al-Sisi dan El Baradei ketua partai oposisi melakukan majelis perundingan secara mendadak pada tanggal 3 Juli 2013. Dengan agenda mengkudeta Morsi dan mendemokratisasi Mesir (al-Mishry Youm, 3 Juni 2013) .

 

Demokratiasasi non Intervensi Asing

Mundurnya Morsi dari Presiden membawa angin segar bagi masyarakat Mesir dengan diumumkannya pengambilalihan kekuasaan dan pemilu dengan sesegera mungkin (Abdul Fattah, Syarqul Awsat, 4 Juli 2013). Pengumuman ini juga dihadiri Dr. Ahmad Tayyeb (Syaikh al-Azhar), ‘Baba’ Tawadros (Kepala Gereja Koptik Mesir), wakil-wakil dari kaum demonstran, dll.

Militer sebagai mediator dan bukan sebuah kudeta. Di sini letak peran militer dalam peran serta poitik pemerintahan. Jikalau militer melakukan kudeta, pasti melakukan represif melalui todongan senjata. Namun hal ini tidak dilakukan oleh militer Mesir, dan memberikan ruang suaranya kepada warga sipil.

Ditakutkan dalam masa transisi pemerintahan untuk mendemokratisasikan Mesir dengan adanya intervensi asing melalui kepentingan-kepentingannya. Pada masa transisi diharuskan Mesir mampu bersikap netral dan independen dalam hubungan luar negeri. Yang harus dilaksanakan sebagai prasyarat mendemokratisasi adalah memenuhi hak-hak warganegara, mengayomi secara inklusif dan melakukan pembangunan negara. Semoga Mesir dapat lebih demokratis  

Standar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s